Komisi XI Wajibkan Pemerintah Laporkan Evaluasi Asumsi Makro RAPBN 2027 Tiap Tiga Bulan
Jurnalfinansial.com – Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyatakan pemerintah wajib melaporkan perkembangan dan evaluasi asumsi makro dalam pelaksanaan APBN 2027 setiap tiga bulan.
Kewajiban tersebut menjadi bagian dari persetujuan Komisi XI DPR RI terhadap asumsi dasar RAPBN 2027.
Misbakhun mengatakan laporan evaluasi berkala akan melibatkan Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), BPI Danantara, serta Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
“Laporan perkembangan dan evaluasi asumsi makro dalam pelaksanaan APBN setiap triwulan (3 bulan) pada tahun 2027,” ujar Misbakhun dalam Rapat Kerja Komisi XI di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (2/9/2026).
Menurut Misbakhun, laporan tersebut akan memuat perkembangan dan realisasi sejumlah indikator ekonomi makro.
Indikator yang akan dievaluasi meliputi pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar rupiah, serta tingkat suku bunga surat berharga negara.
Hasil evaluasi tersebut nantinya menjadi dasar bagi Komisi XI DPR RI dalam memberikan rekomendasi kepada Kementerian Keuangan.
Rekomendasi tersebut diarahkan untuk memastikan pemerintah dapat melakukan mitigasi terhadap risiko fiskal sekaligus menyesuaikan kebijakan APBN dengan perkembangan kondisi ekonomi.
“Komisi XI DPR RI mencatat bahwa penurunan defisit dari outlook pada RAPBN 2026 sebesar 2,85% terhadap PDB menjadi 2,4% terhadap PDB pada RAPBN tahun 2027,” ungkapnya.
Dalam rapat tersebut, pemerintah menetapkan defisit anggaran RAPBN 2027 sebesar Rp671,2 triliun atau setara 2,40% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Selain itu, Komisi XI meminta pemerintah menjaga defisit dan utang tetap berada dalam batas aman dengan menerapkan pengelolaan yang transparan.
Dengan evaluasi yang dilakukan setiap tiga bulan, perkembangan asumsi makro dan pelaksanaan APBN 2027 akan menjadi perhatian Komisi XI sepanjang tahun depan.
