Investasi Balikpapan Tembus Rp15,56 Triliun, Tertinggi di Kalimantan Timur
JurnalFinansial.com - Realisasi investasi Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, mencapai Rp15,56 triliun hingga triwulan III 2026. Nilai tersebut setara 75,32 persen dari target tahunan sebesar Rp20,68 triliun dan menjadi capaian investasi tertinggi di Kalimantan Timur.
Pertumbuhan aktivitas usaha juga terlihat dari penerbitan 3.443 Nomor Induk Berusaha (NIB) baru selama periode tersebut. Sementara itu, kualitas pelayanan perizinan turut mencatat hasil positif dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Balikpapan mencapai 95,52.
Asisten I Bidang Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan, Sudirman Djayaleksana, mengatakan capaian tersebut mencerminkan kepercayaan pelaku usaha terhadap potensi ekonomi dan iklim investasi di Balikpapan.
Menurutnya, pemerintah kota terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk menjaga momentum pertumbuhan investasi.
“Sepanjang 2025, Kota Balikpapan berhasil mencatatkan total realisasi investasi sebesar Rp27,25 triliun. Angka tersebut terdiri dari penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp23,78 triliun dan penanaman modal asing (PMA) sebesar Rp3,47 triliun,” kata Sudirman.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam rangkaian penandatanganan nota kesepahaman Desk Investasi Balikpapan di Auditorium Balai Kota Balikpapan, Selasa (17/11/2026).
Desk Investasi Perkuat Koordinasi dan Penyelesaian Kendala
Pemerintah Kota Balikpapan membentuk Desk Investasi sebagai upaya memperkuat koordinasi lintas pemerintahan sekaligus mempercepat penanganan persoalan yang dihadapi investor. Melalui wadah tersebut, kendala kegiatan usaha, baik menyangkut perizinan maupun persoalan teknis, diharapkan dapat ditangani secara lebih cepat dan efektif.
Sudirman menegaskan, tingginya realisasi investasi harus diikuti dengan perbaikan iklim usaha secara berkelanjutan. Pemerintah daerah perlu memastikan kemudahan layanan, kepastian hukum, dan kenyamanan bagi para pelaku usaha.
“Kami siap konsisten melakukan pembinaan dan menghilangkan hambatan perizinan teknis di seluruh perangkat daerah, memperkuat pendampingan legalitas usaha sejak tahap awal, serta memastikan kepatuhan hukum dan stabilitas keamanan daerah tetap terjaga bagi pelaku usaha,” tegasnya.
Selain memperbaiki layanan perizinan, Pemkot Balikpapan juga berupaya mengembangkan sumber pertumbuhan investasi baru. Salah satu sektor yang menjadi perhatian adalah pengembangan kawasan industri berbasis hilirisasi.
Pemerintah daerah turut memprioritaskan pembangunan infrastruktur pendukung, khususnya logistik dan konektivitas. Penguatan fasilitas tersebut diharapkan semakin meningkatkan daya tarik Balikpapan sebagai pusat industri dan jasa di Kalimantan Timur.
Sudirman menjelaskan, upaya menarik investasi tidak cukup hanya dengan menawarkan potensi ekonomi daerah. Pemerintah juga harus menjamin kepastian regulasi serta memberikan dukungan untuk menyelesaikan berbagai persoalan teknis yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan usaha.
Atas dasar itu, sinergi antara Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dan Pemkot Balikpapan melalui Desk Investasi diharapkan mampu mendorong percepatan masuknya investasi baru.
“Kami berkomitmen penuh memastikan setiap hambatan perizinan dan kendala teknis pelaku usaha di lapangan dapat diselesaikan secara cepat, terukur, dan transparan, khususnya dalam sektor hilirisasi dan industri berdaya saing,” pungkasnya.
