Rabu, 18 Nov 2026 NasionalPerbankanInvestasiBisnisEkonomi
Breaking
Beranda › Perbankan
Perbankan

LPS Sebut Danantara Syariah Bisa Dongkrak Pangsa Keuangan Syariah Jadi 17,3%

✍️ iken Larasati 🕒 18 Nov 2026 👁️ 1x dibaca
Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu memberikan pemaparan saat konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Selasa (3/11/2026).
Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu memberikan pemaparan saat konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Selasa (3/11/2026). Foto: Bisnis/Himawan L. Nugraha

JurnalFinansial.com - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menilai pembentukan Danantara Syariah berpeluang menjadi bagian dari reformasi kelembagaan untuk memperkuat industri keuangan syariah dan pembiayaan sektor halal. Ketua LPS Anggito Abimanyu memperkirakan, melalui sinergi dan konsolidasi tersebut, pangsa ekosistem syariah dapat meningkat dari 12,3% menjadi 17,3% pada 2030.

Anggito menyampaikan proyeksi itu dalam acara Outlook Ekonomi Syariah Indonesia 2027 yang diselenggarakan CSED Indef bersama Universitas Tazkia di Bogor, Senin (16/11/2026). Dia menjelaskan, skala ekonomi industri syariah tanpa konsolidasi melalui Danantara Syariah diperkirakan mencapai Rp3.910 triliun. Sementara itu, jika pengelolaannya dilakukan melalui Danantara Syariah, nilainya berpotensi meningkat menjadi Rp5.332 triliun.

"Angka tersebut masih merupakan proyeksi ilustratif yang memerlukan pengujian lebih lanjut. Namun, pesan ekonominya sangat penting," paparnya.

Menurut Anggito, sinergi antarlembaga berpotensi menciptakan nilai ekonomi lebih besar dibandingkan pertumbuhan masing-masing institusi secara terpisah. Salah satu opsi yang dapat dikembangkan adalah pembentukan subholding investasi untuk menghubungkan permodalan dengan industri halal.

Dia juga menekankan perlunya pemisahan yang jelas antara aktivitas komersial dan mandat pengelolaan dana umat, termasuk zakat, infak, Sedekah, dan wakaf (Ziswaf), serta dana haji.

Dalam perspektif kebijakan, Danantara Syariah dapat berperan sebagai platform yang mempertemukan investasi jangka panjang dengan kebutuhan pembiayaan sektor produktif. Sektor yang berpotensi didukung antara lain industri halal, ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan, energi, infrastruktur, serta pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Anggito menilai konsolidasi tersebut dapat memperkuat daya saing industri keuangan syariah sekaligus meningkatkan kapasitas pembiayaan proyek berskala nasional. Namun, pembentukan Danantara Syariah perlu berlandaskan prinsip amanah, profesionalisme, transparansi, kehati-hatian, dan kemaslahatan.

"Saya meyakini dengan sinergi tersebut, Danantara Syariah menjadi salah satu pengungkit transformasi ekonomi nasional," tuturnya.

Fragmentasi Aset Jadi Tantangan Industri Syariah

Anggito menjelaskan, salah satu persoalan mendasar industri keuangan syariah di Indonesia adalah fragmentasi aset dan kelembagaan. Lembaga keuangan syariah milik pemerintah pusat maupun daerah dinilai belum sepenuhnya terhubung dalam strategi investasi dan pembiayaan yang terintegrasi.

Berdasarkan estimasi per Juli 2026, total aset komersial keuangan syariah milik negara dan daerah mencapai sekitar Rp928 triliun. Dari jumlah tersebut, bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi kontributor terbesar dengan aset Rp522 triliun atau sekitar 56,3%.

Kontributor berikutnya adalah pembiayaan negara sebesar Rp169 triliun atau 18,2%. Kemudian, Bank Umum Syariah (BUS) BUMD memiliki aset sekitar Rp79 triliun atau 9%, sedangkan Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Pembangunan Daerah (BPD) mencapai Rp73 triliun atau 8%.

Adapun kategori lainnya menyumbang sekitar Rp85 triliun atau 9% dari total aset. Komponen ini mencakup pasar modal syariah sebesar Rp27 triliun, Bank Perekonomian Rakyat Syariah Pemerintah Daerah (BPRS Pemda) Rp25 triliun, asuransi syariah Rp17 triliun, dan penjaminan syariah Rp16 triliun.

Di luar kelompok aset komersial tersebut, terdapat instrumen Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan sukuk yang dipetakan mencapai sekitar Rp1.970 triliun. Nilainya dihitung secara terpisah karena memiliki karakteristik kepemilikan berbeda dan berpotensi menimbulkan tumpang tindih portofolio.

Untuk mendukung konsolidasi secara bertahap hingga 2030, kajian awal memperkirakan kebutuhan penguatan modal indikatif mencapai sekitar Rp50 triliun.

"Kajian awal juga memperkirakan kebutuhan penguatan modal indikatif sekitar Rp50 triliun untuk mendukung konsolidasi secara bertahap hingga 2030," jelasnya.

Anggito memaparkan, dari total kebutuhan modal konsolidasi tersebut, sekitar 53,3% dapat dipenuhi melalui modal tunai, sedangkan 46,7% lainnya berbentuk modal non-tunai atau inbreng. Komposisi tersebut akan bergantung pada desain transaksi, valuasi aset, serta kesiapan kelembagaan.

Dia menambahkan, konsolidasi perlu diarahkan untuk memperbesar kapasitas pembiayaan produktif, menekan biaya intermediasi, dan meningkatkan daya saing lembaga keuangan syariah.

Kajian mengenai konsolidasi aset dan kelembagaan itulah yang kemudian mendorong munculnya gagasan pembentukan Danantara Syariah sebagai wadah investasi dan pengembangan sistem ekonomi syariah.

"Gagasan konsolidasi membawa kita pada ide yang lebih strategis, yaitu kemungkinan pembentukan Danantara Syariah sebagai platform investasi dan pengembangan sistem ekonomi syariah," pungkasnya.

IL
💬

Diskusi

Bagikan pendapat Anda
0 komentar

Lengkapi data kamu

Sekali isi untuk bisa berkomentar.

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!

Artikel Terkait

News Update