Jaksa Tuntut Budiman Bayu Prasojo 5 Tahun Penjara dalam Kasus Korupsi Bea Cukai
Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut mantan Kepala Seksi Intelijen Bea Cukai, Budiman Bayu Prasojo, dengan pidana penjara selama lima tahun dan denda Rp 300 juta dalam perkara dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).
Tuntutan tersebut dibacakan tim JPU dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Senin (9/11/2026).
"Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Budiman Bayu Prasojo dengan pidana penjara selama 5 tahun, serta pidana denda sejumlah Rp 300 juta rupiah subsider pidana penjara pengganti selama 100 hari," ucap jaksa, saat membacakan tuntutan, Senin.
Selain pidana penjara dan denda, jaksa juga menuntut Budiman membayar uang pengganti sebesar Rp 653 juta. Pembayaran tersebut harus dilakukan paling lambat satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
"Jika dalam jangka waktu tersebut terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi tagihan tersebut. Dalam hal Terdakwa saat terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara pengganti selama 1 tahun," lanjut jaksa.
Dalam menyusun tuntutan, JPU mempertimbangkan sejumlah keadaan yang memberatkan dan meringankan Budiman.
Hal yang memberatkan, menurut jaksa, adalah perbuatan Budiman dinilai tidak mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Perbuatannya juga dinilai telah merusak citra Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Kementerian Keuangan.
Sementara itu, hal yang meringankan adalah Budiman bersikap sopan selama persidangan, belum pernah menjalani hukuman, serta kooperatif dalam memberikan keterangan.
"Terdakwa bersikap kooperatif di persidangan dan dengan telah menerangkan perbuatannya sendiri, orang lain, dan tidak direkayasa yang terjadi, serta telah mengungkap peran pelaku yang lebih tinggi," kata jaksa.
Budiman Didakwa Terima Gratifikasi dalam Berbagai Mata Uang
Dalam perkara ini, Budiman sebelumnya didakwa menerima gratifikasi dengan total nilai yang terdiri atas Rp 5.278.500.000, 525.000 dollar Singapura, 10.000 dollar Amerika Serikat, 119.755 dollar Singapura, 4.700 dollar Hong Kong, dan 8.100 ringgit Malaysia.
Penerimaan tersebut diduga terjadi pada periode September 2024 hingga Januari 2026. Jaksa KPK menyatakan Budiman menerima gratifikasi bersama mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC Rizal serta mantan Kasubdit Intelijen Sisprian Subiyaksono.
"Telah melakukan dan turut serta melakukan perbuatan perbarengan beberapa tindak pidana yang harus dipandang sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri menerima gratifikasi," kata jaksa, saat membacakan surat dakwaan pada sidang 28 Juli 2026.
Berdasarkan dakwaan, uang dan pemberian tersebut berasal dari sejumlah pihak yang memiliki kepentingan dengan Direktorat Penindakan dan Penyidikan DJBC. Mereka antara lain pemilik Bluerey Cargo Group John Field, Manajer Operasional Custom Clearance Pelabuhan Bluerey Cargo Dedi Kurniawan Sukolo, Ketua Tim Dokumen Importasi Bluerey Cargo Andri, sejumlah pengusaha rokok, serta pihak lainnya.
JurnalFinansial.com - Jaksa menyebut penerimaan tersebut berkaitan dengan jabatan para terdakwa. Salah satu peristiwa yang diuraikan dalam dakwaan terjadi setelah rapat mengenai aktivitas Bluerey Cargo pada 11 Juli 2025. Dalam kesempatan itu, Rizal disebut meminta agar perusahaan tersebut dibantu.
Budiman kemudian didakwa menerima uang melalui Orlando Hamonangan sebanyak tujuh kali dengan total Rp 525 juta dalam bentuk dollar Singapura.
JPU juga menyatakan seluruh penerimaan tersebut tidak pernah dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam waktu 30 hari sebagaimana diwajibkan undang-undang.
Atas perbuatannya, Budiman didakwa melanggar Pasal 12B juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 20 huruf c dan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
