KPK Periksa Dugaan Kebocoran Dokumen Kasus ATR/BPN, Penyidikan Tetap Berjalan
JurnalFinansial.com - Dewan Pengawas (Dewas) dan Inspektorat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih memeriksa dugaan kebocoran dokumen penanganan perkara suap terkait Hak Guna Bangunan (HGB) di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein membenarkan adanya pemeriksaan oleh dua unsur pengawas internal tersebut. Ia menyebut proses itu dilakukan untuk memverifikasi dan mengklarifikasi informasi yang muncul selama penanganan perkara.
“Memang betul ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Inspektorat dan di Dewas,” kata Ahmad Taufik Husein dalam keterangannya, Selasa (17/11/2026).
Menurut Taufik, pemeriksaan berkaitan dengan informasi yang ditemukan sejak tahap penyelidikan tertutup hingga perkara dinaikkan ke tahap penyidikan di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
“Verifikasi dan klarifikasi terhadap informasi-informasi yang ditemukan pada saat kegiatan penyelidikan tertutup yang kemudian dinaikkan ke tahap penyidikan di Kementerian ATR/BPN,” ujarnya.
Penyidikan kasus ATR/BPN tetap berlanjut
Di tengah proses pemeriksaan internal, KPK memastikan penyidikan dugaan korupsi di lingkungan ATR/BPN tetap berjalan. Penyidik masih memeriksa sejumlah Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) untuk menelusuri aliran dana yang diduga berkaitan dengan pengurusan HGB.
Taufik menyampaikan, penyidik menemukan sejumlah fakta yang mengindikasikan adanya aliran uang terkait pengurusan mutasi atau rotasi jabatan di lingkungan ATR/BPN.
Selain itu, dana tersebut juga diduga berhubungan dengan layanan pertanahan, termasuk pengurusan Hak Guna Usaha (HGU) dan HGB.
“Karena memang ada beberapa fakta yang ditemukan saat ini bahwa uang-uang itu terkait dari pengurusan mutasi atau rotasi di lingkungan ATR/BPN, kemudian ada terkait dengan pengurusan layanan pertanahan baik HGU, HGB yang dilakukan di lingkungan ATR/BPN,” ucap dia.
Dewas dan Inspektorat periksa dugaan pelanggaran internal
Sebelumnya, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo juga menyatakan bahwa pemeriksaan internal terkait dugaan kebocoran dokumen masih berlangsung. Pemeriksaan tersebut dilakukan oleh Inspektorat dan Dewas sebagai bagian dari mekanisme pengawasan lembaga.
“Pemeriksaan di internal, baik Inspektorat maupun Dewas masih berproses,” kata Budi saat dihubungi wartawan, Jumat (6/11/2026).
Budi menjelaskan, pemeriksaan bertujuan memastikan mekanisme pengawasan dan keseimbangan internal atau check and balances berjalan sesuai fungsinya.
Langkah tersebut juga diperlukan untuk memastikan pelaksanaan tugas pemberantasan korupsi tetap mengacu pada ketentuan perundang-undangan, standar disiplin, serta kode etik dan perilaku pegawai KPK.
“Sehingga pelaksanaan tugas pemberantasan korupsi, tidak hanya sesuai dengan ketentuan perundangan, namun juga dilaksanakan sesuai standar disiplin serta kode etik dan perilaku insan komisi,” ujarnya.
Budi menegaskan, proses pemeriksaan internal tidak menghentikan penanganan perkara dugaan korupsi di Kementerian ATR/BPN. Penyidik masih mengumpulkan bukti tambahan untuk memperkuat penyidikan.
“Penyidik masih terus melengkapi alat bukti tambahan yang diperlukan,” ucap dia.
