OJK Terbitkan Panduan SLL untuk Percepat Pembangunan Gedung Hijau di Indonesia
JurnalFinansial.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong perbankan memperluas pembiayaan untuk mempercepat penerapan bangunan gedung hijau (green building) di Indonesia. Salah satu langkah yang didorong adalah pemanfaatan skema sustainability-linked loans (SLL), yakni pembiayaan yang menghubungkan karakteristik pinjaman dengan pencapaian target keberlanjutan debitur.
Sebagai pedoman penerapannya, OJK menerbitkan panduan praktis berjudul Practical Guidance Transformasi menuju Bangunan Gedung Hijau melalui Sustainability-Linked Loans. Dokumen tersebut ditujukan sebagai acuan bagi perbankan dan pelaku usaha dalam mengembangkan pembiayaan berbasis target keberlanjutan yang terukur, termasuk upaya menghemat penggunaan energi dan air pada bangunan.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, pengembangan keuangan berkelanjutan diperlukan untuk mendorong investasi produktif di sektor riil. Langkah ini juga menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi nasional.
Menurut Dian, perbankan perlu memperluas perannya. Selain menjalankan fungsi intermediasi, industri perbankan diharapkan ikut mendorong perubahan praktik bisnis menuju kegiatan ekonomi yang lebih rendah karbon.
“Saya mendorong perbankan untuk mengambil peran lebih aktif sebagai mitra transformasi sektor riil,” kata Dian dalam keterangan tertulis, Selasa (17/11/2026).
Ia menambahkan, percepatan investasi rendah karbon membutuhkan kerja sama antara sektor keuangan, dunia usaha, dan pembuat kebijakan. Kolaborasi tersebut diharapkan turut memperkuat posisi Indonesia dalam mendorong transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Pemerintah dorong penerapan bangunan gedung hijau
Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti menyampaikan bahwa pembangunan gedung hijau merupakan bagian dari upaya menghadirkan infrastruktur berkualitas. Konsep ini menitikberatkan pada efisiensi pemakaian energi dan air serta keberlanjutan bangunan.
Ia berharap panduan SLL yang diluncurkan dapat dimanfaatkan oleh perbankan, pengembang, dan pemilik gedung untuk mengembangkan pembiayaan berbasis kinerja keberlanjutan.
“Kami berharap Practical Guidance SLL ini, yang diluncurkan hari ini, dapat menjadi salah satu acuan bagi perbankan, pengembang, dan juga pemilik gedung dalam mengembangkan pembiayaan berbasis kinerja yang berkelanjutan dan sekaligus mempercepat penyelenggaraan bangunan gedung hijau di Indonesia,” kata Diana.
Kementerian Pekerjaan Umum juga mendorong sejumlah langkah pendukung, mulai dari penguatan regulasi dan standar teknis, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, hingga pengembangan proyek percontohan. Upaya tersebut diharapkan memperluas penerapan konsep bangunan gedung hijau di berbagai wilayah.
Perbedaan SLL dan green loan
Dalam panduannya, OJK menjelaskan bahwa sustainability-linked loans memiliki mekanisme yang berbeda dari green loan atau pinjaman hijau.
Pada skema green loan, dana yang diberikan secara khusus dialokasikan untuk membiayai proyek atau kegiatan yang memenuhi kriteria hijau.
Sementara itu, SLL memberikan keleluasaan lebih besar dalam penggunaan dana. Namun, karakteristik finansial pinjaman dikaitkan dengan pencapaian indikator kinerja utama (key performance indicators/KPI) dan target kinerja keberlanjutan (sustainability performance targets/SPT) yang telah disepakati antara bank dan debitur.
Artinya, perusahaan yang memperoleh pembiayaan melalui skema SLL harus memenuhi target keberlanjutan yang disepakati. Untuk sektor bangunan, target tersebut antara lain dapat berupa peningkatan efisiensi penggunaan energi dan air.
Panduan OJK juga memuat sejumlah aspek yang dapat menjadi rujukan dalam penerapan skema ini. Di antaranya strategi efisiensi bangunan, analisis biaya dan manfaat investasi, penyusunan KPI dan SPT, serta mekanisme pengukuran dan verifikasi pencapaian kinerja keberlanjutan.
Tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian
Meski menawarkan fleksibilitas penggunaan dana, penerapan SLL tetap harus memperhatikan prinsip kehati-hatian perbankan dan kelayakan kredit. Target keberlanjutan yang ditetapkan juga perlu realistis serta sesuai dengan karakteristik dan kesiapan masing-masing debitur.
Kredibilitas target tersebut perlu didukung ketersediaan data kinerja bangunan, hasil audit energi, dan estimasi potensi penghematan yang dapat diukur. Dengan demikian, bank dapat menilai apakah target yang disepakati benar-benar dapat dicapai dan diverifikasi.
Penerbitan panduan ini menjadi bagian dari implementasi Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Perbankan Indonesia (RP3I) 2026-2030. Secara khusus, kebijakan tersebut terkait dengan Prioritas Strategis 4 mengenai Keuangan Berkelanjutan dan Ketahanan Risiko Keberlanjutan.
Melalui panduan SLL, OJK berharap pembiayaan perbankan dapat berkontribusi lebih besar dalam mempercepat investasi produktif dan rendah karbon. Skema ini sekaligus diharapkan memperluas penerapan bangunan gedung hijau di Indonesia.
