Mantan Ketua BPK Sebut Kuota Haji Bukan Aset Negara, Ini Penjelasannya
JurnalFinansial.com - Mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2019-2022, Agung Firman Sampurna, menilai kuota haji bukan merupakan aset atau barang milik negara. Ia juga berpendapat bahwa ketidaksesuaian pembagian kuota haji tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai kerugian keuangan negara.
Pandangan itu disampaikan Agung saat menjadi ahli yang dihadirkan tim kuasa hukum mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam sidang perkara dugaan korupsi pengelolaan kuota haji tambahan 2023-2024 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Selasa (10/11/2026).
Menurut Agung, persoalan distribusi kuota yang tidak sesuai ketentuan lebih berkaitan dengan legalitas dan administrasi pemerintahan. Kondisi tersebut, kata dia, tidak otomatis membuktikan adanya pengurangan kekayaan negara.
"Ketidaksesuaian alokasi haji merupakan persoalan legalitas ya. Penggunaan kewenangan administratif bukan kerugian keuangan negara," kata Agung.
Ia merujuk pada Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Dalam ketentuan tersebut, kerugian negara didefinisikan sebagai kekurangan uang, surat berharga, atau barang yang nyata dan pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum.
Atas dasar itu, Agung berpandangan bahwa kesalahan administratif dalam pembagian kuota belum cukup untuk menunjukkan kerugian keuangan negara apabila tidak terbukti adanya pengurangan kekayaan negara. Meski demikian, ia menegaskan dugaan pelanggaran hukum dalam penetapan maupun distribusi kuota tetap harus dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.
Agung Jelaskan Kuota Haji Bukan Barang Milik Negara
Agung menerangkan bahwa kuota haji merupakan alokasi administratif yang diberikan Pemerintah Arab Saudi kepada Indonesia berdasarkan kesepakatan kedua negara.
Pemerintah Indonesia memang berwenang menentukan pembagian kuota tersebut. Namun, menurutnya, kewenangan untuk mengatur alokasi tidak berarti pemerintah memiliki kuota itu sebagai aset negara.
"Kuota haji itu bukan aset atau barang milik negara. Saya ulangi, kuota haji bukan aset atau barang milik negara," ujar Agung.
Ia mengaitkan penjelasannya dengan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Aturan tersebut menyebut barang milik negara sebagai barang yang dibeli atau diperoleh menggunakan APBN maupun berasal dari perolehan lain yang sah.
Menurut Agung, kuota haji tidak memenuhi kategori tersebut karena bukan diperoleh melalui transaksi ekonomi dan tidak dicatat sebagai aset dalam laporan keuangan pemerintah.
"Kewenangan pemerintah menetapkan dan mendistribusikan kuota merupakan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan, bukan bukti kepemilikan aset," katanya.
Kegiatan Penyelenggaraan Haji Masuk Lingkup Keuangan Negara
Dalam persidangan, Agung turut membedakan status kuota haji dengan kegiatan penyelenggaraan ibadah haji. Ia menyatakan aktivitas penyelenggaraan haji termasuk dalam lingkup keuangan negara, sedangkan kuota haji tidak dapat disamakan dengan aset negara.
"Bukan kuota hajinya, tetapi kegiatan penyelenggaraan ibadah hajinya yang merupakan lingkup keuangan negara," kata Agung.
Ia juga menjelaskan status dana setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Menurutnya, dana tersebut merupakan titipan milik jemaah, bukan pendapatan negara. Pengelolaan oleh BPKH tidak mengubah kepemilikan dana yang tetap berada pada jemaah.
"Dana setoran ibadah haji merupakan dana titipan. Ya, dana titipan milik jemaah yang dikelola oleh BPKH. Ini penting sekali, ini bukan pendapatan negara," kata Agung.
Agung merujuk pada Pasal 6 ayat 1 dan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Ia menjelaskan bahwa dana setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji berasal dari jemaah dan berstatus sebagai dana titipan.
Dalam laporan keuangan BPKH, dana tersebut juga dicatat sebagai kewajiban atau liabilities, bukan sebagai penambah kekayaan negara.
"Untuk dipahami barangkali saya tambahkan penjelasan saya ketika dana itu diterima itu dicatat sebagai kewajiban. Ini laporan keuangan itu akan mencatat itu sebagai liabilities bukan penambah kekayaan itu," ungkapnya.
KPK Dakwakan Kerugian Negara Rp622,09 Miliar
Keterangan Agung menjadi bagian dari pembelaan tim kuasa hukum Yaqut dalam menanggapi konstruksi kerugian negara pada perkara dugaan korupsi pengelolaan kuota haji tambahan periode 2023-2024.
Dalam perkara tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa empat orang, yakni mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, mantan Staf Khusus Menteri Agama Isfah Abidal Aziz alias Gus Alex, Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) Ismail Adham, serta Ketua Umum Kesthuri sekaligus Komisaris PT Raudhah Eksati Utama, Asrul Azis Taba.
KPK menduga pengelolaan kuota haji tambahan pada 2023-2024 menyebabkan kerugian keuangan negara sekurang-kurangnya Rp622,09 miliar.
Nilai tersebut mengacu pada Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif BPK RI untuk penghitungan kerugian negara terkait kuota haji Indonesia dalam penyelenggaraan ibadah haji 2023-2024 di Kementerian Agama.
Dalam dakwaan, KPK menguraikan tiga komponen kerugian. Pertama, selisih penerimaan dan pengeluaran Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dalam penyelenggaraan haji 2024 sebesar Rp438,2 miliar.
Kedua, penerimaan PIHK dari penjualan kuota petugas haji khusus pada 2024 senilai Rp39,95 miliar. Ketiga, pembayaran fee percepatan pengisian kuota haji khusus tambahan pada 2023 dan 2024 yang mencapai Rp143,92 miliar.
Atas dugaan perbuatannya, para terdakwa didakwa melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Perkara tersebut masih dalam tahap pembuktian di pengadilan. Keterangan Agung sebagai ahli akan menjadi salah satu bahan yang dipertimbangkan majelis hakim bersama alat bukti dan keterangan lainnya sebelum menjatuhkan putusan.
