TRACIT: 9 dari 10 Negara ASEAN Lemah Awasi Perantara Rantai Pasok

JurnalFinansial.com - Pengawasan terhadap perantara rantai pasok masih menjadi titik lemah negara-negara Asia Tenggara dalam menghadapi perdagangan ilegal. Laporan Transnational Alliance to Combat Illicit Trade (TRACIT) terbaru menunjukkan, sembilan dari 10 negara anggota ASEAN memperoleh skor rendah dalam aspek pengawasan tersebut.

Dalam laporan bertajuk Assessing ASEAN's Performance on the Illicit Trade Index yang diluncurkan pada November 2026, Indonesia menempati peringkat ke-39 dari 158 negara dalam ketahanan menghadapi perdagangan ilegal. Posisi ini berada di bawah Singapura yang berada di urutan ke-29, tetapi lebih baik dibandingkan sembilan negara ASEAN lainnya.

Secara berurutan, Thailand berada di peringkat ke-56, Vietnam ke-61, Filipina ke-69, Malaysia ke-72, Brunei Darussalam ke-82, Laos ke-100, Myanmar ke-117, dan Kamboja ke-138.

Secara regional, ASEAN mencatat skor ketahanan terhadap perdagangan ilegal sebesar 49,7 poin. Capaian tersebut masih di bawah rata-rata Asia-Pasifik yang mencapai 50,9 poin dan kelompok Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) sebesar 64,4 poin.

Direktur Jenderal TRACIT Jeffrey Hardy mengatakan, aktivitas perdagangan ilegal dapat mengurangi manfaat ekonomi dan sosial dari integrasi kawasan. Kondisi tersebut juga berpotensi menghambat pencapaian target ASEAN dalam Visi 2045.

"Perdagangan ilegal merongrong manfaat ekonomi dan sosial yang hendak diwujudkan oleh integrasi ASEAN," kata Hardy dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (10/11/2026).

Hardy menilai negara-negara ASEAN perlu meningkatkan pengawasan perdagangan sekaligus memperkuat koordinasi lintas batas. Langkah tersebut diperlukan agar pelaku perdagangan ilegal tidak memanfaatkan perbedaan kemampuan penegakan hukum antarnegara.

Direktur Program TRACIT sekaligus penulis utama laporan, Suriya Padmanaabhan, juga menilai ketahanan kawasan belum sejalan dengan posisinya sebagai pusat manufaktur dan perdagangan dunia.

"Ketahanan ASEAN terhadap perdagangan ilegal hanya rata-rata. Ini menunjukkan bahwa munculnya ASEAN sebagai pusat manufaktur dan perdagangan global belum diimbangi dengan langkah regulasi yang diperlukan untuk melindungi kawasan dari perdagangan ilegal," ujar Suriya.

Lokapasar hingga Operator Maritim Jadi Titik Rawan

Dalam laporannya, TRACIT menyoroti lemahnya pengawasan terhadap sejumlah perantara dalam rantai pasok. Pihak-pihak yang masuk dalam cakupan tersebut antara lain lokapasar daring, jaringan pos, perusahaan kurir ekspres, operator maritim, serta pengelola zona perdagangan bebas.

Berbagai fasilitas itu mendukung kelancaran perdagangan legal. Namun, infrastruktur yang sama juga dapat dimanfaatkan untuk memasarkan, menyembunyikan, hingga mengalihkan pengiriman produk ilegal.

"ASEAN tidak dapat mengamankan perdagangan internasional dengan hanya berfokus pada apa yang terjadi di perbatasan," kata Hardy.

TRACIT turut mengidentifikasi penggunaan lokapasar daring, media sosial, dan layanan pesan pribadi untuk memperjualbelikan barang palsu, obat-obatan ilegal, pestisida ilegal, serta produk lain yang peredarannya diatur.

Sejumlah negara di kawasan mulai mengambil langkah untuk memperketat pengawasan perdagangan elektronik. Filipina, misalnya, telah memiliki nota kesepahaman atau MoU antara platform e-commerce dan pemegang hak kekayaan intelektual.

Vietnam menerapkan kewajiban verifikasi penjual, penyaringan produk sebelum ditayangkan, serta penindakan terhadap pelanggar berulang. Sementara itu, Malaysia tengah menyiapkan aturan untuk memperkuat akuntabilitas platform digital.

TRACIT merekomendasikan agar platform perdagangan elektronik memiliki kewajiban lebih ketat. Langkah yang diusulkan mencakup pemeriksaan identitas penjual sebelum transaksi, penyaringan dan pemblokiran produk ilegal, serta pemberian sanksi hingga pemblokiran permanen bagi pelanggar berulang.

Barang Transit dan Transshipment Dinilai Masih Rentan

Selain aktivitas di platform digital, laporan tersebut mengungkap kelemahan pengawasan terhadap barang yang melintasi suatu negara sebelum diteruskan ke tujuan akhir atau melalui proses transshipment.

Kerentanan ini menjadi perhatian karena beberapa negara ASEAN berfungsi sebagai pusat transit dan distribusi perdagangan internasional. Singapura menjadi salah satu negara yang disoroti dalam laporan TRACIT.

Menurut laporan tersebut, barang yang transit melalui Singapura berada di luar cakupan praktis intervensi kepabeanan, meskipun negara itu telah dilengkapi sistem manajemen kargo yang canggih.

Ketidakjelasan kewenangan dan tanggung jawab kepabeanan atas barang transit dinilai dapat membuka peluang bagi pelaku untuk menyelundupkan produk ilegal melalui jalur perdagangan resmi.

"Barang dalam transit tidak boleh jatuh ke dalam titik buta penegakan. Otoritas perlu mengetahui siapa yang menangani barang tersebut, dari mana asalnya, ke mana tujuannya, dan apakah barang itu mencapai tujuan yang dideklarasikan," kata Hardy.

Untuk memperbaiki kondisi tersebut, TRACIT mengajukan enam rekomendasi penguatan kerja sama regional, yaitu:

1. Memperketat penegakan hukum terhadap barang transit dan transshipment.

2. Menyusun profil risiko bersama untuk produk berisiko tinggi.

3. Mengembangkan sistem pencatatan kekayaan intelektual kepabeanan yang terintegrasi.

4. Memperkuat kewajiban lokapasar daring dan platform media sosial.

5. Meningkatkan akuntabilitas rantai pasok di zona perdagangan bebas.

6. Memasukkan kebijakan antikorupsi dalam strategi nasional pemberantasan perdagangan ilegal.

Direktur Eksekutif EU-ASEAN Business Council Chris Humphrey menilai perbedaan kapasitas penegakan hukum antarnegara memberi peluang bagi jaringan kriminal untuk memanfaatkan celah regulasi.

"Jaringan kriminal tidak menghormati batas negara, dan penegakan yang terfragmentasi memungkinkan barang ilegal terus bergerak melintasi kawasan," kata Humphrey.

Ia mendorong pembentukan mekanisme kerja sama yang melibatkan otoritas kepabeanan, lembaga penegak hukum, dan sektor swasta. Kolaborasi tersebut diharapkan memperkuat pertukaran informasi, peningkatan kapasitas, serta pelaksanaan operasi bersama.

Peringkat 10 Negara ASEAN dalam Illicit Trade Index