Puan Maharani Buka Rapat Paripurna DPR, 414 Anggota Tercatat Hadir dan Izin
JurnalFinansial.com - Ketua DPR RI Puan Maharani membuka Rapat Paripurna ke-11 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 pada Selasa (10/11/2026). Rapat yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, tersebut dinyatakan memenuhi kuorum setelah jumlah anggota yang tercatat hadir dan mengajukan izin mencapai 414 orang.
Berdasarkan data Sekretariat Jenderal DPR RI, sebanyak 403 anggota telah menandatangani daftar hadir. Selain itu, terdapat 11 anggota yang menyampaikan izin.
Puan menyampaikan jumlah kehadiran tersebut saat membuka rapat paripurna. Pengumuman itu disambut tepuk tangan dari anggota DPR yang hadir.
"Menurut catatan dari Sekretariat Jenderal DPR RI daftar hadir pada Pembukaan rapat DPR RI hari ini telah ditandangani oleh 403 anggota," kata Puan di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (10/11/2026).
Setelah menyampaikan jumlah anggota yang mengajukan izin, Puan memastikan persyaratan kuorum telah terpenuhi. Ia kemudian secara resmi membuka rapat yang dapat diikuti masyarakat umum tersebut.
" Dengan demikian kuorum telah tercapai dan dengan mengucap Bismillahirahmanirahim perkenankan kami selaku pimpinan Dewan membuka Rapat Paripurna DPR RI ke-11 Masa Persidangan II tahun sidang 2026-2027, Selasa 10 November 2026 kami nyatakan terbuka dan terbuka untuk umum," ucapnya.
Rapat paripurna dimulai pada pukul 10.30 WIB dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Agenda utama pertemuan tersebut adalah mendengarkan pidato Puan Maharani dalam rangka pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.
Komisi V DPR Bahas RUU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Selain agenda paripurna, sejumlah alat kelengkapan dewan (AKD) juga telah menjadwalkan rapat pada hari yang sama.
Komisi V DPR dijadwalkan menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pada pukul 13.00 WIB. Pertemuan tersebut melibatkan Rektor Institut Teknologi Bandung, Rektor Institut Transportasi dan Logistik Trisakti, serta Rektor Universitas Gadjah Mada melalui Kepala Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral UGM).
RDPU tersebut membahas konsultasi publik mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Komisi III Jadwalkan Pembahasan RUU Perampasan Aset
Sementara itu, Komisi III DPR menjadwalkan RDPU bersama Dr. Suhardi Sumomuljono dan Prof. Marjan Miharja pada pukul 15.00 WIB.
Agenda pertemuan tersebut adalah mendengarkan masukan terkait RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana.
Komisi III juga akan melanjutkan pembahasan melalui rapat panitia kerja (Panja) pada pukul 16.30 WIB. Rapat tersebut dijadwalkan membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana.
