POJK 17/2026 Perluas Cakupan Rencana Bisnis Bank, OJK Hadapi Tantangan Asimetri Informasi
JurnalFinansial.com - Penerbitan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 17 Tahun 2026 tentang Rencana Bisnis Bank (RBB) berpotensi memengaruhi arah strategi industri perbankan nasional. Regulasi yang diterbitkan pada 30 September 2026 itu menyempurnakan POJK Nomor 5/POJK.03/2016 dengan memperluas aspek yang harus dicantumkan bank dalam dokumen RBB.
Ketentuan baru tersebut mewajibkan bank menyusun rencana yang mencakup proyeksi keuangan, pendanaan dan penyediaan dana, permodalan, hingga rencana penyertaan modal serta divestasi. Artinya, RBB kini tidak hanya memuat gambaran aktivitas intermediasi, tetapi juga mencakup berbagai aspek korporasi perbankan.
Namun, cakupan yang semakin luas belum serta-merta menghilangkan persoalan mendasar dalam pengawasan perbankan. Salah satu tantangan yang perlu mendapat perhatian adalah asimetri informasi, baik dalam hubungan antara bank dan OJK, bank dan nasabah, maupun antarlembaga perbankan.
Asimetri informasi membuka peluang moral hazard
Sebagai lembaga intermediasi, bank menghubungkan pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan pembiayaan. Dana yang dihimpun dari nasabah kemudian disalurkan kepada debitur. Karena nasabah tidak memiliki kapasitas untuk memantau seluruh kegiatan operasional dan pengambilan risiko bank, fungsi pengawasan turut dipercayakan kepada OJK demi menjaga keamanan dana masyarakat.
Di sisi lain, bank merupakan pihak yang paling memahami kondisi internal, strategi, dan risiko bisnisnya. OJK tidak selalu memiliki informasi sedetail yang dikuasai masing-masing bank. Bahkan, gambaran mengenai kemampuan bank menjalankan fungsi intermediasi antara lain bergantung pada informasi yang disampaikan melalui dokumen RBB.
Ketimpangan penguasaan informasi ini dapat membuka ruang terjadinya moral hazard. Kondisi tersebut muncul ketika pihak yang memiliki informasi lebih banyak terdorong mengambil risiko secara berlebihan untuk mengejar keuntungan, tanpa memperhitungkan secara proporsional potensi biaya dan dampak yang ditimbulkan.
Situasi ini dapat memengaruhi kepentingan berbagai pihak. OJK berkepentingan memastikan pengawasan berjalan efektif demi melindungi dana nasabah. Perluasan cakupan RBB diharapkan membantu regulator memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai rencana dan risiko bisnis bank.
Akan tetapi, penambahan informasi dalam dokumen RBB tidak akan banyak berarti apabila tidak disertai peningkatan kualitas pengawasan. Tanpa penguatan tersebut, OJK berisiko lebih mengandalkan pengetatan ketentuan dibandingkan pendalaman pengawasan. Secara administratif, pendekatan ini mungkin lebih mudah diterapkan, tetapi belum tentu cukup untuk memastikan perlindungan dana masyarakat.
Pengawasan dan perlindungan pada dasarnya memiliki makna berbeda. Pengawasan merupakan keluaran (output) dari proses pengaturan dan pemantauan, sedangkan perlindungan merupakan hasil atau dampak (outcome) yang diharapkan dari proses tersebut.
Dengan demikian, tingginya intensitas pengawasan tidak otomatis menjamin rendahnya risiko kegagalan bank. Efektivitas pengawasan semestinya tidak hanya diukur dari jumlah aturan dan ketatnya prosedur, tetapi juga dari kemampuan mendeteksi serta mencegah risiko sekaligus menjaga keberlangsungan fungsi intermediasi.
Kerahasiaan RBB dapat mengurangi fungsi sinyal
Asimetri informasi juga muncul dalam hubungan ant bank. Karena dokumen RBB merupakan informasi privat dan bersifat konfidensial, terdapat kemungkinan bank tidak terdorong mengungkapkan seluruh rencana bisnis dan profil risikonya secara komprehensif.
Apabila kecenderungan tersebut menjadi praktik yang meluas, bank yang konsisten menerapkan prinsip kehati-hatian justru dapat berada dalam posisi kurang menguntungkan. Mereka berpotensi mengikuti pola industri dengan menyampaikan informasi sebatas memenuhi persyaratan normatif.
Akibatnya, RBB dapat kehilangan sebagian fungsi sinyal (signaling) yang seharusnya menunjukkan kesiapan dan kemampuan bank dalam mengantisipasi serta menangani risiko kegagalan intermediasi.
Dalam situasi seperti itu, kualitas tata kelola dan pengelolaan risiko yang lebih baik tidak selalu terlihat sebagai keunggulan. Jika berlangsung dalam jangka panjang, kondisi tersebut berisiko membuat bank yang sehat kehilangan daya saing atau terdorong keluar dari pasar, sementara bank dengan kondisi lebih rentan tetap bertahan.
Bank menjalankan fungsi intermediasi sekaligus korporasi
Persoalan asimetri informasi lainnya berkaitan dengan perbedaan aktivitas dan kapabilitas bank dalam menjalankan dua peran sekaligus, yakni sebagai lembaga intermediasi dan sebagai korporasi.
Selain menghimpun dan menyalurkan dana, bank juga melakukan aktivitas investasi untuk memperoleh pendapatan. Ketika penyaluran pembiayaan melalui fungsi intermediasi melambat, bank dapat mengalihkan strategi ke segmen pasar keuangan lain yang menawarkan imbal hasil lebih tinggi, meskipun dengan risiko yang lebih besar.
Pendapatan dari kegiatan intermediasi dan investasi kemudian diperhitungkan dalam kinerja keuangan perusahaan. Setelah dikurangi berbagai biaya, laba yang dihasilkan dapat dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen.
Mekanisme tersebut memungkinkan bank tetap membagikan dividen ketika fungsi intermediasinya belum berjalan optimal. Karena itu, penilaian kesehatan bank tidak cukup hanya didasarkan pada kinerja korporasi secara keseluruhan. Analisis perlu membedakan kontribusi kegiatan intermediasi dari hasil aktivitas investasi dan bisnis lainnya.
Kemampuan OJK untuk mengawasi kedua dimensi tersebut secara mendalam juga menjadi tantangan. Keterbatasan sumber daya dan kapabilitas pengawasan berpotensi membuat pendekatan regulator lebih berorientasi pada penanganan masalah setelah terjadi daripada pencegahan sejak dini.
Jumlah bank yang masuk dalam kategori pengawasan memang dapat menjadi salah satu indikator aktivitas regulator. Namun, ukuran keberhasilan yang lebih substantif semestinya mencakup kemampuan menyehatkan bank dan mencegah kegagalan fungsi intermediasi.
Penutupan sejumlah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dalam beberapa waktu terakhir, misalnya, tidak semestinya hanya dipandang sebagai bukti penegakan pengawasan. Peristiwa tersebut juga perlu menjadi bahan evaluasi terhadap efektivitas upaya pencegahan dan penyehatan bank.
Menyamakan paradigma untuk menjaga stabilitas perbankan
Berbagai persoalan tersebut menunjukkan pentingnya langkah antisipatif OJK dalam menghadapi risiko asimetri informasi sejak awal penerapan POJK tentang RBB. Komunikasi yang intensif dengan pelaku industri diperlukan agar bank memahami bahwa regulasi ini bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan instrumen untuk memperkuat stabilitas dan keberlanjutan sistem perbankan.
Pada saat yang sama, OJK perlu mempersempit ruang bagi perilaku oportunistis, baik dari pihak yang memanfaatkan ketentuan untuk kepentingannya sendiri maupun pihak yang menafsirkan aturan secara berbeda. Kesamaan pemahaman mengenai risiko bank sebagai lembaga intermediasi sekaligus korporasi menjadi penting agar penerapan regulasi tetap sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai.
Pada akhirnya, pembaruan RBB tidak seharusnya berhenti pada penambahan cakupan dokumen dan kewajiban pelaporan. Regulasi tersebut perlu menghasilkan pengawasan yang lebih efektif, pengelolaan risiko yang lebih baik, serta kepercayaan nasabah yang terpelihara.
Dengan begitu, cita-cita membangun industri perbankan yang sehat, mandiri, kompetitif, dan mampu menjaga stabilitas sistem keuangan nasional dapat didukung secara nyata. Bukankah itu tujuan utama dari pembaruan aturan tersebut?
