Indonesia-Malaysia Bahas Visa by Project untuk Pekerja di Kawasan Perbatasan
JurnalFinansial.com - Indonesia dan Malaysia membahas penguatan kerja sama di kawasan perbatasan, mulai dari konektivitas antarwilayah, pengelolaan lintas batas, hingga peluang kerja lintas negara. Pembahasan tersebut berlangsung dalam Persidangan Ke-41 Kelompok Kerja/Jawatan Kuasa Kerja Pembangunan Sosio Ekonomi Malaysia–Indonesia (KK/JKK Sosek Malindo) 2026 di Bandung, Jawa Barat, pada 27–30 Oktober 2026.
Salah satu agenda utama pertemuan bilateral itu adalah usulan proyek percontohan Special Border Treatment bagi Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, dan Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, melalui skema Visa by Project. Program tersebut dirancang untuk membantu memenuhi kebutuhan tenaga kerja di Johor dan Melaka, Malaysia.
Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Safrizal ZA, mengatakan pembangunan kawasan perbatasan perlu diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat kedua negara.
"Perbatasan bukan sekadar garis yang memisahkan dua negara, tetapi juga ruang yang mempertemukan kepentingan, membuka peluang ekonomi, dan mempererat hubungan masyarakat," ujar Safrizal dalam siaran pers, Kamis (29/10/2026).
Menurut Safrizal, kerja sama Sosek Malindo harus memberikan manfaat nyata bagi penduduk yang tinggal di kedua sisi perbatasan. Kawasan tersebut diharapkan tidak hanya menjadi penanda kedaulatan dan batas administratif, tetapi juga berkembang sebagai pusat aktivitas ekonomi.
“Karena itu, kerja sama Sosek Malindo harus mampu menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat di kedua sisi perbatasan," ujar Safrizal.
Delegasi Malaysia dalam pertemuan tersebut dipimpin oleh Timbalan Ketua Pengarah Keselamatan Negara (Pengurusan Keselamatan) sekaligus Majlis Keselamatan Negara Malaysia, Tuan Badrul Shah bin Mohd Idris.
Selain kerja sama ekonomi dan ketenagakerjaan, kedua negara membahas optimalisasi Pos Lintas Batas (PLB) Temajuk–Pos Kawalan Sempadan (PKS) Telok Melano. Pos yang menghubungkan Provinsi Kalimantan Barat dengan Negeri Sarawak, Malaysia, itu telah diresmikan pada 21 Agustus 2026.
Pembahasan juga mencakup fasilitasi penataan dan pengelolaan perlintasan di perbatasan Indonesia–Malaysia, termasuk penyediaan infrastruktur keselamatan di kawasan perbatasan internasional. Kedua pihak turut membicarakan kerja sama penanganan bencana.
Dalam sektor ketenagakerjaan, skema Visa by Project diusulkan sebagai mekanisme untuk memfasilitasi pekerja dari Kepulauan Meranti dan Karimun yang dibutuhkan di sejumlah sektor di Johor dan Melaka. Pelaksanaannya tetap harus memperhatikan legalitas, perlindungan pekerja, serta ketentuan keimigrasian yang berlaku di masing-masing negara.
Safrizal menjelaskan, kerangka kerja sama terkait tenaga kerja musiman asal Indonesia yang bekerja di sejumlah sektor di Malaysia akan dibahas lebih lanjut oleh kementerian teknis kedua negara.
“Kita akan bahas payung kerja sama yang nantinya akan ditindaklanjuti oleh masing-masing kementerian teknis, terkait adanya WNI yang bekerja musiman di beberapa sektor di Malaysia. Kita harapkan nantinya akan ada treatment khusus melalui mekanisme kontrol yang telah disepakati," kata Safrizal.
Melalui pembahasan tersebut, Indonesia dan Malaysia berharap tercipta mekanisme kerja sama ketenagakerjaan yang lebih terstruktur, sekaligus memperluas peluang ekonomi dan manfaat bagi masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan.
