Investasi Riau Tembus Rp47,91 Triliun hingga September 2026
JurnalFinansial.com - Realisasi investasi Provinsi Riau mencapai Rp47,91 triliun sepanjang Januari–September 2026. Jumlah tersebut setara 66,09% dari target investasi tahun ini yang ditetapkan sebesar Rp72,5 triliun, dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 41.632 orang.
Berdasarkan data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Riau, realisasi tersebut terdiri atas Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp37,70 triliun dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp10,21 triliun.
Kepala DPMPTSP Provinsi Riau Vera mengatakan, pada Triwulan III 2026 atau periode Juli–September, investasi yang terealisasi mencapai Rp14,83 triliun. Nilai tersebut terdiri atas PMDN sebesar Rp12,54 triliun dan PMA sebesar Rp2,29 triliun, serta menyerap 16.197 tenaga kerja Indonesia.
Berdasarkan lokasi proyek, Kota Dumai menjadi daerah dengan realisasi investasi terbesar pada Triwulan III 2026, yakni Rp2,76 triliun. Berikutnya, Kabupaten Bengkalis mencatatkan Rp2,41 triliun, Kabupaten Kampar Rp2,12 triliun, Kota Pekanbaru Rp1,93 triliun, dan Kabupaten Siak Rp1,84 triliun.
“Sementara itu, lima negara asal investasi asing terbesar meliputi Singapura, Malaysia, British Virgin Islands, Hong Kong RRT, dan Bermuda,” kata Vera, Selasa (27/10/2026).
Dari sisi sektor usaha, kehutanan menjadi penyumbang investasi terbesar dengan nilai Rp5,86 triliun. Industri makanan berada di urutan berikutnya dengan Rp2,24 triliun, disusul tanaman pangan, perkebunan dan peternakan sebesar Rp1,48 triliun.
Sektor perumahan, kawasan industri dan perkantoran mencatatkan investasi Rp1,33 triliun, sedangkan transportasi, pergudangan dan telekomunikasi mencapai Rp1,32 triliun.
Riau Peringkat Kedua Investasi di Sumatera
Secara nasional, Riau menempati peringkat ke-12 dalam realisasi investasi gabungan PMDN dan PMA pada Triwulan III 2026. Provinsi tersebut berada di posisi ketujuh untuk realisasi PMDN dan peringkat ke-15 untuk PMA.
Di tingkat Sumatera, Riau menempati peringkat kedua dalam capaian investasi gabungan PMDN dan PMA.
Untuk periode Januari–September 2026, Kota Pekanbaru menjadi daerah dengan kontribusi investasi kumulatif terbesar, yakni Rp9,28 triliun atau 19,37% dari total realisasi. Kota Dumai menyusul dengan Rp8,34 triliun atau 17,40%, kemudian Kabupaten Kampar sebesar Rp7,41 triliun atau 15,47%.
Kabupaten Bengkalis mencatatkan investasi Rp5,19 triliun atau 10,84%, sementara Kabupaten Pelalawan mencapai Rp5,15 triliun atau 10,75%.
Adapun lima sektor usaha dengan realisasi investasi terbesar secara kumulatif meliputi kehutanan; transportasi, pergudangan dan telekomunikasi; industri makanan; tanaman pangan, perkebunan dan peternakan; serta perumahan, kawasan industri dan perkantoran.
Vera mengatakan, DPMPTSP Provinsi Riau telah berkoordinasi dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Koordinasi juga dilakukan dengan DPMPTSP kabupaten/kota untuk mengidentifikasi perusahaan, mendampingi perbaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), serta mengonfirmasi rencana realisasi investasi pada Triwulan IV 2026.
“Kami berharap langkah-langkah ini dapat mendorong peningkatan realisasi investasi pada Triwulan IV, sekaligus memperkuat akurasi dan kualitas pelaporan investasi daerah,” ujarnya.
Ia menambahkan, dukungan media diperlukan untuk membantu menyampaikan informasi secara berimbang. Dengan begitu, masyarakat dapat mengetahui capaian investasi sekaligus memahami upaya pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi investasi Riau.
Riau Perluas Promosi Investasi Lewat Riau Expo 2026
Selain memperkuat koordinasi dan pelaporan investasi, Pemerintah Provinsi Riau juga berupaya memperluas promosi serta membuka peluang penanaman modal baru melalui penyelenggaraan IMT-GT Trade Fair & Investment – Riau Expo 2026.
Kegiatan tersebut menjadi sarana untuk memperkenalkan potensi daerah dan proyek investasi unggulan Riau kepada calon investor, khususnya dari negara anggota Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT), yaitu Indonesia, Malaysia, dan Thailand.
Melalui promosi peluang investasi dan fasilitasi business matching, pemerintah berupaya mempertemukan pemilik proyek dengan calon investor potensial. Langkah tersebut diharapkan dapat membuka kerja sama yang berlanjut menjadi komitmen investasi dan realisasi proyek yang memberikan manfaat bagi daerah.
