Inflasi Oktober 2026 Turun Jadi 3,23 Persen, Daya Beli Masyarakat Masih Jadi Perhatian
JurnalFinansial.com - Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Oktober 2026 tercatat sebesar 3,23 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), masih berada dalam sasaran nasional 2,5±1 persen. Meski lebih rendah dibandingkan inflasi September 2026 yang mencapai 3,28 persen, tekanan harga sejumlah kebutuhan masyarakat, terutama pangan, masih perlu menjadi perhatian.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang disampaikan Bank Indonesia (BI) pada 2 November 2026, inflasi Oktober tercatat sebesar 0,22 persen secara bulanan (month-to-month/mtm). Capaian tersebut mencerminkan terjaganya stabilitas harga melalui koordinasi pengendalian inflasi antara BI, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah.
Stabilitas harga menjadi salah satu fondasi penting bagi keberlanjutan pertumbuhan ekonomi. Inflasi yang terkendali memberikan kepastian bagi masyarakat dalam merencanakan pengeluaran sekaligus membantu pelaku usaha menjalankan kegiatan ekonominya.
Namun, inflasi yang berada dalam sasaran tidak otomatis berarti harga barang menjadi lebih murah. Masyarakat masih dapat menghadapi tekanan pengeluaran ketika harga kebutuhan pokok meningkat, sementara pendapatan tidak bertambah dalam besaran yang sebanding.
Tekanan Harga Pangan Masih Menjadi Perhatian
Perkembangan inflasi Oktober menunjukkan adanya perbedaan tekanan di antara kelompok komoditas. BI mencatat inflasi kelompok inti sebesar 0,12 persen secara bulanan dan 2,56 persen secara tahunan. Angka tersebut menunjukkan bahwa tekanan harga yang lebih mendasar masih relatif terkendali.
Sementara itu, kelompok harga pangan bergejolak (volatile food) mengalami inflasi sebesar 0,77 persen secara bulanan. Angka ini lebih rendah dibandingkan inflasi September yang mencapai 1,46 persen. Meski demikian, secara tahunan inflasi kelompok pangan justru meningkat dari 5,03 persen menjadi 5,81 persen.
Kelompok harga yang diatur pemerintah (administered prices) juga mencatat inflasi sebesar 0,09 persen secara bulanan dan 3,24 persen secara tahunan. Salah satu faktor yang memengaruhi kelompok ini adalah tarif angkutan udara, seiring penerapan fuel surcharge sebesar 40 persen untuk penerbangan domestik kelas ekonomi.
Perkembangan tersebut memperlihatkan bahwa tekanan biaya hidup tidak hanya bersumber dari pangan, tetapi juga berasal dari transportasi dan berbagai kebutuhan lainnya.
Dampak kenaikan harga juga tidak dirasakan secara seragam oleh seluruh lapisan masyarakat. Rumah tangga berpendapatan rendah, misalnya, cenderung menggunakan porsi pendapatan yang lebih besar untuk membeli makanan dan memenuhi kebutuhan pokok. Karena itu, kenaikan harga pangan dapat memberikan beban lebih besar terhadap kelompok masyarakat tersebut.
Dengan demikian, keberhasilan menjaga inflasi dalam sasaran perlu diikuti upaya memastikan harga kebutuhan pokok tetap terjangkau dan daya beli masyarakat terpelihara.
Koordinasi Pemerintah dan BI Diperlukan untuk Menjaga Pasokan
Pengendalian inflasi membutuhkan kerja sama lintas sektor karena perubahan harga tidak hanya dipengaruhi oleh permintaan dan kondisi moneter. Faktor produksi, ketersediaan pasokan, distribusi, cuaca, biaya transportasi, serta pergerakan harga komoditas global turut menentukan perkembangan harga barang dan jasa.
Koordinasi antara BI dan pemerintah dilakukan melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPIP dan TPID). Sinergi tersebut juga diperkuat melalui Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS).
Kerja sama ini penting terutama untuk mengantisipasi gejolak harga pangan. Penurunan produksi di suatu daerah, misalnya, dapat mengurangi pasokan ke pasar dan mendorong kenaikan harga. Gangguan cuaca ekstrem, termasuk ancaman El Niño, juga berpotensi memengaruhi produksi serta ketersediaan bahan pangan.
Dalam situasi tersebut, kebijakan moneter BI perlu didukung langkah pemerintah untuk memperkuat sisi pasokan. Pemerintah pusat dan daerah memiliki peran dalam memastikan distribusi komoditas berjalan lancar, menjaga ketersediaan bahan pangan strategis, memperkuat kerja sama antardaerah, serta mengantisipasi potensi gangguan produksi.
Pembagian peran tersebut penting karena kebijakan moneter berfungsi menjaga stabilitas permintaan dan ekspektasi inflasi, sedangkan pemerintah berperan besar dalam memastikan pasokan tersedia dan harga tetap terjangkau.
Prospek Inflasi 2026 dan 2027
Bank Indonesia memperkirakan inflasi akan tetap terkendali dalam sasaran 2,5±1 persen pada 2026 dan 2027. Proyeksi tersebut menunjukkan pentingnya menjaga konsistensi kebijakan stabilitas moneter sekaligus memperkuat koordinasi dengan pemerintah.
Keberhasilan pengendalian inflasi pada akhirnya tidak cukup hanya diukur melalui angka statistik. Stabilitas harga perlu dirasakan secara nyata oleh masyarakat melalui ketersediaan barang, kelancaran distribusi, dan keterjangkauan kebutuhan sehari-hari.
Oleh karena itu, sinergi BI, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah perlu terus diperkuat agar inflasi tetap berada dalam sasaran sekaligus mendukung terjaganya daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
