OJK Serahkan Dua Tersangka Kasus BPRS Khasanah Ummat ke Kejaksaan

JurnalFinansial.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyerahkan dua tersangka beserta barang bukti dalam perkara dugaan tindak pidana perbankan syariah di PT BPRS Khasanah Ummat, Banyumas, Jawa Tengah, kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Banyumas pada Kamis (12/11/2026). Penyerahan Tahap II ini menandai berakhirnya proses penyidikan OJK dan berlanjutnya penanganan perkara ke tahap penuntutan.

Dua tersangka tersebut berinisial TR, yang menjabat sebagai Direktur Utama PT BPRS Khasanah Ummat, serta AHK, pihak terafiliasi yang berperan sebagai konsultan bisnis bank pembiayaan rakyat syariah tersebut.

Keduanya diduga terlibat dalam penyimpangan penyaluran pembiayaan yang tidak sesuai dengan ketentuan maupun tujuan pemberiannya. Dugaan perbuatan itu berlangsung pada Mei 2018 hingga September 2021, mencakup 21 fasilitas pembiayaan kepada 20 nasabah. Potensi kerugian dalam perkara tersebut diperkirakan mencapai Rp1,72 miliar.

Sebelum menyerahkan tersangka dan barang bukti, penyidik OJK telah melimpahkan berkas perkara kepada JPU pada Tahap I. Berkas tersebut kemudian dinyatakan lengkap atau P-21 pada 11 November 2026.

OJK menjelaskan, penanganan perkara ini merupakan tindak lanjut dari rangkaian pengawasan terhadap BPRS Khasanah Ummat. Prosesnya mencakup pengawasan rutin, pemeriksaan khusus, penyelidikan, hingga penyidikan atas dugaan tindak pidana di bidang perbankan syariah.

Dalam perkara ini, TR disangkakan melanggar Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Alternatif sangkaan lainnya adalah Pasal 63 ayat (4) huruf b sebagaimana diatur dalam perubahan undang-undang tersebut, dengan memperhatikan ketentuan penyesuaian pidana yang berlaku.

Adapun AHK disangkakan melanggar Pasal 64 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023. Alternatif pasal yang dikenakan adalah Pasal 63 ayat (2) dalam perubahan undang-undang tersebut, dengan tetap memperhatikan ketentuan penyesuaian pidana yang berlaku.

Dalam upaya penegakan hukum di sektor jasa keuangan, OJK menyatakan terus memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia. Koordinasi tersebut ditujukan untuk memastikan penanganan dugaan tindak pidana berjalan secara profesional dan konsisten.

Melalui pengawasan serta penegakan hukum, OJK berkomitmen menjaga integritas industri jasa keuangan, memperkuat pelindungan konsumen, dan mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap sektor keuangan nasional.