Pengamat: Penguatan Pelindungan Pekerja Tak Otomatis Usir Investor dari Indonesia
JurnalFinansial.com - Pengamat ketenagakerjaan Arif Novianto menilai penguatan hak dan pelindungan pekerja melalui Undang-Undang (UU) Pelindungan Ketenagakerjaan terbaru tidak serta-merta membuat investor menarik investasinya dari Indonesia. Menurutnya, keputusan penanaman modal dipengaruhi berbagai aspek, sehingga tidak bisa hanya diukur dari besaran upah atau biaya tenaga kerja.
Arif menjelaskan, selain biaya operasional, investor turut mempertimbangkan kepastian hukum, infrastruktur, kualitas tenaga kerja, stabilitas ekonomi, akses pasar, produktivitas, serta konsistensi kebijakan pemerintah. Karena itu, anggapan bahwa peningkatan pelindungan buruh akan menghambat investasi perlu ditelaah secara lebih luas.
"Menurut saya, argumen seperti ini perlu dilihat secara lebih proporsional. Kita tidak bisa serta-merta mengatakan bahwa setiap peningkatan pelindungan buruh akan membuat investor kabur," ungkap dia ketika dihubungi Kompas.com, Sabtu (14/11/2026).
Ia mengakui biaya tenaga kerja memang menjadi salah satu komponen yang diperhitungkan dalam keputusan bisnis. Meski demikian, menjadikan upah murah sebagai keunggulan utama untuk menarik modal dinilai bukan pilihan yang sehat bagi pembangunan jangka panjang.
"Saya tidak menafikan bahwa biaya tenaga kerja merupakan salah satu pertimbangan investor. Tetapi, menjadikan upah murah sebagai keunggulan utama investasi juga bukan strategi pembangunan yang sehat dalam jangka panjang," sambung dia.
Arif memperingatkan bahwa ketergantungan pada upah rendah berpotensi menempatkan Indonesia dalam pola pembangunan low wage development model. Dalam model tersebut, masuknya investasi belum tentu diikuti penciptaan lapangan kerja berkualitas. Peningkatan produktivitas juga dapat terhambat, sementara kesejahteraan pekerja tidak berkembang secara signifikan.
Atas dasar itu, ia mendorong pemerintah mengarahkan kebijakan investasi pada peningkatan produktivitas dan inovasi, bukan semata-mata menekan biaya tenaga kerja. Iklim usaha, menurutnya, perlu mendukung terciptanya pekerjaan yang layak sekaligus memberikan nilai tambah bagi perekonomian.
"Justru menurut saya, kita perlu mengubah orientasi kebijakan investasi. Bukan sekadar bagaimana membuat tenaga kerja semurah mungkin agar investor tertarik, tetapi bagaimana membangun iklim investasi yang produktif, inovatif, dan memberikan pekerjaan yang layak," tegas Arif.
Ia juga meminta pemerintah memperhatikan karakter investasi yang ingin dikembangkan di Tanah Air. Modal yang masuk diharapkan berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas, transfer teknologi, kualitas pekerjaan, dan kesejahteraan masyarakat, bukan hanya memanfaatkan tenaga kerja berupah rendah serta fleksibilitas hubungan kerja.
"Jadi, jangan sampai pelindungan buruh selalu diposisikan sebagai hambatan investasi. Keduanya seharusnya bisa berjalan beriringan," jelas dia.
Sebelumnya, DPR RI mengesahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan terbaru pada Selasa (6/10/2026). Pembaruan regulasi tersebut dilakukan setelah serikat buruh menggugat Undang-Undang Cipta Kerja yang diterbitkan pada 2023 ke Mahkamah Konstitusi (MK), karena dinilai merugikan pekerja.
MK mengabulkan gugatan tersebut dan memerintahkan DPR RI bersama pemerintah melakukan revisi undang-undang paling lambat Oktober 2026. Regulasi terbaru itu terdiri atas 23 bab dan 313 pasal.
Di sisi lain, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) mengkhawatirkan sejumlah ketentuan dalam aturan baru tersebut berpotensi memengaruhi minat investor. Ketentuan mengenai pesangon menjadi salah satu poin yang mendapat perhatian kalangan pengusaha.
"Seperti pesangon jangan sampai investor mundur melihat ketentuan yang membuat bertambahnya ketidakpastian," tutur Ketua Bidang Ketenagakerjaan APINDO Bob Azam saat dihubungi Kompas.com, Selasa (10/11/2026).
APINDO menyatakan masih mengkaji seluruh pasal dalam UU tersebut secara lebih mendalam untuk menilai potensi pengaruhnya terhadap kegiatan usaha dan iklim investasi di Indonesia.
