Pengamat: Formula Upah dalam UU Ketenagakerjaan Baru Masih Berisiko Picu Kesenjangan
JurnalFinansial.com - Pengamat ketenagakerjaan Arif Novianto menilai formula pengupahan dalam Undang-Undang (UU) Pelindungan Ketenagakerjaan terbaru belum sepenuhnya mengatasi persoalan kesenjangan upah antardaerah. Meski kebutuhan hidup layak (KHL) telah ditambahkan sebagai salah satu pertimbangan, perhitungan kenaikan upah masih mengacu pada pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.
Menurut Arif, aturan baru memang membawa sejumlah perubahan dari ketentuan sebelumnya. Salah satunya adalah memasukkan KHL dalam formula pengupahan, dengan pengukuran yang diarahkan hingga tingkat provinsi serta kabupaten/kota.
"Dalam UU baru, formula pengupahan masih menggunakan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu dengan rentang 0,5 sampai 1. Memang ada tambahan pertimbangan kebutuhan hidup layak (KHL), bahkan pengukuran KHL diarahkan sampai tingkat provinsi dan kabupaten/kota," ucap dia ketika dihubungi Kompas.com, Sabtu (14/11/2026).
Namun, ia berpandangan bahwa penetapan kenaikan upah masih sangat dipengaruhi kondisi ekonomi dan tingkat produktivitas di setiap wilayah. Pola tersebut dinilai berisiko membuat kesenjangan upah antar daerah terus berlangsung.
Arif mencontohkan perbedaan upah di Yogyakarta dan Jakarta. Upah di Yogyakarta berada pada kisaran Rp 2,4 juta, sedangkan di Jakarta mencapai Rp 5,7 juta atau lebih dari dua kali lipat. Padahal, menurut dia, selisih biaya hidup di kedua wilayah tersebut tidak terlalu besar.
"Persoalannya, kalau pertimbangan menekankan kondisi ekonomi daerah, ada risiko ketimpangan upah antardaerah terus direproduksi. Misalnya, sekarang antara upah di Yogya yang hanya Rp 2,4 juta, bandingkan dengan Jakarta yang Rp 5,7 juta, dua kali lipat lebih, padahal biaya hidup tidak terlalu terpaut jauh," sambung dia.
Ia menilai besarnya perbedaan upah tersebut belum tentu sebanding dengan kebutuhan hidup pekerja di masing-masing daerah. Pekerja yang menerima upah minimum lebih rendah tetap harus mencukupi kebutuhan dasar, mulai dari pangan, hunian, transportasi, pendidikan, hingga pengeluaran harian.
Oleh sebab itu, Arif menilai kebijakan pengupahan perlu memperhatikan lebih dari sekadar pertumbuhan ekonomi daerah dan kemampuan perusahaan. Pemerataan kesejahteraan dan prinsip keadilan sosial, menurutnya, juga harus menjadi pertimbangan dalam menentukan besaran upah.
Ia turut mengingatkan agar upah rendah tidak terus diposisikan sebagai daya tarik suatu daerah untuk mendatangkan investasi. Perlindungan pekerja, kata dia, tetap perlu menjadi bagian dari arah kebijakan ekonomi.
"Karena itu, penguatan basis KHL, transparansi perhitungan, dan keterlibatan serikat buruh dalam dewan pengupahan menjadi sangat penting," tutur dia.
Arif juga menyoroti fungsi serikat pekerja dalam mengawasi proses penetapan upah minimum. Menurutnya, upah minimum seharusnya menjadi batas perlindungan bagi pekerja, bukan standar pembayaran yang diterapkan secara seragam kepada seluruh karyawan tanpa mempertimbangkan masa kerja, pengalaman, maupun kompetensi.
DPR Sahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan pada Oktober 2026
DPR RI mengesahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan terbaru pada Selasa (6/10/2026). Pengesahan ini dilakukan setelah proses revisi yang berkaitan dengan gugatan serikat buruh terhadap Undang-Undang Cipta Kerja yang diterbitkan pada 2023.
Sebelumnya, serikat buruh mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena menilai sejumlah ketentuan dalam UU Cipta Kerja merugikan pekerja. MK kemudian mengabulkan gugatan tersebut dan memerintahkan DPR bersama pemerintah untuk merevisi undang-undang.
Revisi itu harus diselesaikan paling lambat Oktober 2026. UU Pelindungan Ketenagakerjaan yang kemudian disahkan terdiri dari 23 bab dan 313 pasal.
Berlakunya regulasi baru tersebut kembali membuka pembahasan mengenai formula pengupahan, perlindungan pekerja, dan pemerataan kesejahteraan buruh dalam kebijakan ketenagakerjaan nasional.
