Prabowo Soroti Keuntungan Pengelolaan SDA Indonesia yang Dibawa ke Luar Negeri
JurnalFinansial.com - Presiden Prabowo Subianto menyoroti praktik pelaku usaha yang telah memperoleh izin dan fasilitas dari pemerintah untuk mengelola sumber daya alam (SDA) Indonesia, tetapi membawa keuntungan bisnisnya ke luar negeri. Ia meminta persoalan tersebut menjadi perhatian bersama agar pemanfaatan kekayaan alam nasional dapat memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat di dalam negeri.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat berpidato dalam pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Sulawesi Selatan, Sabtu (14/11/2026). Ia menyinggung berbagai izin pengelolaan usaha yang diberikan pemerintah, antara lain hak guna usaha (HGU), izin usaha pertambangan (IUP), dan hak pengusahaan hutan tanaman industri (HTI).
"Begitu untung, untungnya dibawa keluar dari Indonesia dan ditaruh di luar," ujar Prabowo.
Menurut Prabowo, pemerintah selama ini telah memberikan berbagai fasilitas kepada pelaku usaha yang ingin menjalankan kegiatan ekonomi di Indonesia. Namun, ia menilai pemberian kemudahan tersebut perlu diimbangi dengan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian nasional, termasuk memastikan keuntungan dari pengelolaan SDA tidak seluruhnya mengalir ke luar negeri.
Ia juga menyinggung kecenderungan bangsa Indonesia yang dinilainya terlalu mudah memberikan fasilitas kepada pihak yang mengajukan izin usaha.
"Dan bangsa Indonesia ini mungkin kebaikan, mungkin juga kelemahan kita. Kita terlalu baik. Kita ramah. Iya, kan? Sudah dikasih fasilitas, sudah dikasih HGU, sudah dikasih IUP, sudah dikasih HTI, sudah dikasih apa?" ucap Prabowo.
Presiden kemudian mengingatkan bahwa izin pengelolaan tersebut dapat diberikan untuk jangka waktu belasan hingga puluhan tahun. Ia menggambarkan bagaimana permohonan izin diajukan kepada pejabat pemerintah daerah maupun pusat dengan mengatasnamakan status sebagai warga negara Indonesia.
“Dikasih belasan tahun, puluhan tahun, kalau minta IUP, kalau minta apa itu? HGU. Ya, minta HTI, ya, ke Bupati, Gubernur, Menteri. Kalau minta, mengaku, saya Warga Negara Indonesia,” sambungnya.
Dalam kesempatan itu, Prabowo mengajak kalangan intelektual Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) turut mengawasi pengelolaan kekayaan alam nasional. Ia menilai tokoh-tokoh dari kedua organisasi tersebut memiliki kedekatan dengan masyarakat di berbagai daerah sehingga dapat melihat langsung kondisi pemanfaatan sumber daya alam.
"Anda adalah pemimpin rakyat. Anda lebih dekat dari rakyat, Anda ada di daerah-daerah, Anda lihat dengan mata Anda sendiri kekayaan Anda, kekayaan rakyat kita bawa keluar, bawa keluar, bawa keluar dan hasilnya tidak tinggal di Indonesia," tuturnya.
Prabowo menegaskan pemerintah tengah berupaya memperbaiki mekanisme yang dinilai belum berjalan sesuai harapan. Pembenahan tersebut, menurutnya, bertujuan melindungi kekayaan negara agar hasil pengelolaannya dapat dinikmati oleh masyarakat secara lebih luas.
"Yang dikerjakan oleh pembantu-pembantu saya semua ini, yang kita kerjakan adalah bagaimana kita memperbaiki sistem yang keliru, menyelamatkan kekayaan rakyat Indonesia supaya bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia," tegas Prabowo.
